JATIMTIMES - Tak hanya menegaskan penertiban pelaku usaha properti sebagai bentuk menyehatkan iklim investasi, Pemkot Batu juga memberikan apresiasi. Salah satunya terhadap para pengembang yang telah mengantongi izin. Yakni fasilitas event pameran perumahan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 Kota Batu yang direncanakan digelar pada November bulan depan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Shiddiq mengatakan event perdana tersebut digelar untuk ajang promosi. Sementara yang terdata pesertanya pengembang dari Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo.
Baca Juga : 7 Wilayah di Jatim Naik UMK per November 2025, Gaji Surabaya Tembus Rp5 Juta!
"Hanya pengembang dengan izin lengkap yang bisa mengikuti pameran tersebut," ujar Arief saat ditemui, belum lama ini.
Menurutnya, banyak keuntungan yang didapatkan para pengembang dalam pameran perumahan ini. Utamanya reward dalam bentuk event promosi. Yang mana, tersebut tak akan sekadar menampilkan kemewahan proyek pengembang.
"Ini juga sekaligus memberikan contoh bagi pengembang lain dalam penuntasan prosedur pembangunan dan perizinan," ungkapnya.
Rencananya pameran akan melibatkan berbagai instansi yang bergerak di bidang pembangunan gedung dan perizinan. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pameran nanti juga akan menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat maupun calon investor. Utamanya untuk mengetahui prosedur dan syarat untuk melengkapi perizinan.
Baca Juga : Pameran The Power of Qur’an Suguhkan 31 Karya Kaligrafi: Aksara Ilahi di Peringatan Hari Santri Kota Batu
"Dengan demikian pengembang tidak lagi mencari jalan pintas yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) itu.
Arief memaparkan sejauh ini mekanisme perizinan perumahan memang cukup kompleks. Mulai dari kepengurusan lahan yang cocok untuk dibangun berdasarkan kajian lingkungan dari DLH. Kemudian, rekomendasi teknis dari DPUPR.
"Baru izin pembangunan yang dikeluarkan Disperkim," jelasnya.
