JATIMTIMES - Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat lanjutan pembahasan RKA R-APBD Tahun 2026 pada Rabu pagi, 19 November 2025. Rapat yang berlangsung di ruang komisi itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Hj. Dra. Ec. Suswati, M.M., M.H., dengan fokus pada sinkronisasi program prioritas lintas sektor.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menajamkan pembahasan program kerja OPD mitra di sektor pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata, serta pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Suswati menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan dokumen RKA R-APBD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan komisi menilai penting bagi OPD untuk tidak hanya memenuhi capaian kinerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.
Baca Juga : PHRI Sambut Baik Rencana Bupati Sanusi Wajibkan PD Berkegiatan di Hotel Kabupaten Malang
“Komisi IV berharap setiap program memiliki orientasi yang jelas pada perbaikan layanan publik, terutama pendidikan dan perlindungan sosial,” ujarnya dalam rapat. Ia menambahkan bahwa isu pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih terarah pada tahun anggaran mendatang.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD strategis yang menjadi mitra Komisi IV, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bagian Kesejahteraan Rakyat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar juga turut hadir untuk memperkuat koordinasi.
Perwakilan OPD memaparkan rancangan program dan indikator kinerja masing-masing. Sebagian besar menggarisbawahi kebutuhan untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan mutu layanan, serta memastikan setiap kegiatan mampu diukur secara akuntabel. Dalam diskusi, Komisi IV menanggapi sejumlah usulan dengan penajaman prioritas agar program tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Menjelang finalisasi RKA R-APBD 2026, Komisi IV meminta OPD mitra memperkuat akurasi perencanaan, terutama dalam penyusunan sasaran dan target kinerja. Suswati menekankan pentingnya kesesuaian antara kebutuhan lapangan dan rencana anggaran. Ia menegaskan bahwa penyusunan RKA tidak boleh diperlakukan sebagai rutinitas administratif. “RKA ini instrumen strategis. Setiap angka harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi format teknis,” ujar Suswati.
Selain sektor pendidikan dan sosial, Komisi IV juga menyoroti pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Anggota komisi mendorong OPD menghadirkan program yang memperkuat identitas daerah sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mereka menilai pariwisata lokal dapat menjadi penggerak ekonomi baru apabila dirancang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Baca Juga : DBHCHT Dorong Daya Saing: Pemkab Blitar Kirim Sampel Rokok Lokal ke Laboratorium Jember
Pada sesi berikutnya, Komisi IV meminta penguatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Suswati menyebut bahwa ketahanan keluarga adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Ia menilai setiap program yang menyasar perempuan, anak, dan keluarga harus memiliki kualitas intervensi yang lebih kuat. “Kami ingin program yang benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, dengan pemerataan akses di semua wilayah,” katanya.
Komisi IV juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Mereka mengingatkan bahwa tantangan sosial tidak dapat ditangani oleh satu OPD saja. Kolaborasi, kata Suswati, menjadi kunci untuk menghasilkan program yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif. “Tidak ada OPD yang bisa bekerja sendiri. Integrasi ini yang harus diperkuat pada 2026,” tegas Suswati.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan OPD mitra untuk memperkuat kualitas perencanaan dan memastikan setiap program tahun 2026 berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Suswati menegaskan bahwa Komisi IV akan terus mengawal proses perencanaan anggaran agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
