JATIMTIMES - Pemkot Malang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas layanan inklusif bagi kelompok rentan. Salah satu upayanya dengan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terutama dari komunitas penyandang disabilitas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik.
Karena itu, pemkot menekankan pada komunitas disabilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan bisa diajukan melakukan Musrenbang Tematik. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.Dwi Rahayu saat hadir menyaksikan program Ruang Inklusi Nasional bertema Suara Kita, Ruang Kita, Indonesia Kita yang digelar di auditorium RRI Malang, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga : FIB UB Luncurkan Brawijaya Corpora Project, Gebrakan Multimodal untuk Digitalisasi Budaya Jawa Timur
Dwi mengatakan bahwa pemerintah ingin lebih mendekatkan diri dengan kelompok yang memiliki keterbatasan, sekaligus memastikan kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi. Sebab, berbagai kegiatan reguler yang selama ini dijalankan pemerintah belum tentu menyentuh kebutuhan teknis dan detail yang dihadapi penyandang disabilitas.
“Pemkot Malang berupaya mendekatkan diri kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan. Melalui Musrenbang Tematik, mereka bisa menyampaikan secara langsung kebutuhan mereka,” ungkap Dwi.
Dalam forum Musrenbang Tematik, komunitas disabilitas dapat mengusulkan berbagai kebutuhan, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan hingga alat bantu yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Pemerintah kemudian menampung dan menyeleksi usulan tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
“Teman-teman biasanya menyampaikan, seperti oh kami butuh pelatihan ini, kami butuh barang ini, kami butuh alat bantu ini. Jika secara regulasi memungkinkan, insyaAllah Pemkot Malang akan mengakomodasi,” tambah Dwi.
Menurut dia, program Musrenbang Tematik ini sudah berjalan sejak sekitar 2020. Selama itu pula menjangkau tidak hanya kelompok disabilitas, tetapi juga kelompok rentan lain seperti perempuan, lansia, dan anak. Dengan skema tematik, pelaksanaan Musrenbang Tematik dianggap lebih efektif karena fokus pada persoalan dan kebutuhan yang berbeda di setiap kelompok.
Baca Juga : Publik Tolak RKUHAP, Wamenkum Eddy Hiariej Beri Penjelasan Lengkap Soal Proses dan Isu Kontroversial
Selain menyerap aspirasi, program ini juga menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan komunitas. “Dengan forum seperti ini, pemerintah bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Karena kebutuhan masyarakat rentan tidak bisa disamaratakan, harus ditangani secara tematik agar tepat sasaran,” tegas Dwi.
Lebih lanjut, bentuk dukungan yang dapat diakses melalui program ini meliputi pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi alat bantu, hingga berbagai bentuk pendampingan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Pemerintah berharap upaya ini dapat memperkuat pemenuhan hak-hak dasar dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Keberadaan Musrenbang Tematik diharapkan menjadi langkah nyata Pemkot Malang dalam membangun Kota Malang yang inklusif, ramah disabilitas, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
