JATIMTIMES - Pemerintah terus mempercepat realisasi program pembangunan nasional tiga juta rumah. Salah satu langkah yang kini menjadi fokus utama adalah Program Kredit Perumahan atau KUR Perumahan, yang memberikan angin segar bagi pengembang serta industri turunan berskala UMKM di seluruh Indonesia.
Dalam agenda sosialisasi yang digelar oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat sisi suplai dan permintaan perumahan. KUR Perumahan tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perumahan.
Baca Juga : Ketika Batavia Disebut Swiss di Pasifik: Dari Kanal, Aroma, dan Wajah-Wajah Kota Kolonial
"Program ini menjadi instrumen baru yang mempercepat realisasi pembangunan rumah, baik dari sisi pengembang (suplai) maupun masyarakat umum yang ingin membeli rumah (demand)," ujar Junaidi.
Berbeda dengan skema FLPP yang sudah lebih dulu dikenal, KUR Perumahan difokuskan untuk mendukung pengembang kecil dan menengah, serta industri turunan seperti produsen bata, pasir, hingga material bangunan lainnya. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat mengajukan kredit hingga Rp5 miliar untuk mendukung pembangunan rumah rakyat.
Dari sisi masyarakat, program ini juga membuka peluang bagi pekerja berpenghasilan tetap maupun sektor informal—seperti tukang las, pengrajin, dan pedagang—untuk mengakses kredit perumahan dengan plafon hingga Rp500 juta.
"Program ini bukan hanya mempercepat pembangunan fisik rumah, tapi juga membangkitkan ekonomi melalui industri-industri pendukung yang jumlahnya mencapai ratusan sektor," jelas Junaidi.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, sinergi antara Apersi dan perbankan nasional, serta semangat tinggi dari pengembang lokal, KUR Perumahan diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mengejar target tiga juta rumah nasional. Jawa Timur disebut sebagai salah satu provinsi yang berpotensi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kalau semua stakeholder bergerak cepat, bukan tidak mungkin target 3 juta rumah bisa kita lampaui sebelum akhir masa pemerintahan,” pungkas Junaidi.
Program KUR Perumahan ini menyiapkan total dana sekitar Rp130 triliun yang dibagi rata antara sektor suplai dan demand. Skema tersebut memberi kesempatan bagi pengembang maupun pembeli rumah untuk mengakses kredit lunak dalam skala besar, guna mempercepat pencapaian target tiga juta unit rumah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Cuaca Jawa Timur Sabtu, 18 Oktober 2025: Surabaya Panas, Malang Hujan
Ketua DPD Apersi Jawa Timur, Makhrus Soleh, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menyukseskan program nasional ini. Dari target 20 ribu rumah pada tahun 2025, pihaknya menargetkan bisa menyumbang hingga 80 persen atau sekitar 16 ribu unit.
"Dari 13 ribu rumah yang sudah dibangun hingga hari ini, hampir 50 persennya berasal dari anggota Apersi. Ini menunjukkan bahwa semangat membangun di kalangan pengembang lokal sangat tinggi," ungkap Makhrus.
Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti lambatnya realisasi kebijakan BPHTB dan PBG gratis. Saat ini baru tujuh kabupaten/kota yang telah menerapkan kebijakan tersebut secara optimal, di antaranya Kota Malang, Tulungagung, dan Kediri.
Kehadiran KUR Perumahan dinilai mampu memberikan efek domino bagi ratusan sektor industri pendukung, mulai dari pasir, kaca, baja, genteng, hingga furnitur lokal.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah. Ini bukan sekadar program kredit, tapi lokomotif ekonomi yang menggerakkan ratusan industri. Semangat membangun semakin terasa di lapangan," tutur Makhrus dengan antusias.
