JATIMTIMES - Beredar surat pernyataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meresahkan sejumlah wali murid di Kabupaten Malang. Di mana, pada surat pernyataan tersebut para wali murid secara garis besar dilarang protes bila mana terjadi kesalahan pada pelaksanaan MBG.
Berdasarkan informasi yang beredar, surat pernyataan tersebut sempat hendak ditujukan kepada para wali murid pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yakni yang berada di wilayah Kabupaten Malang.
Baca Juga : Sedang Dibangun, Hotel Bintang Lima di Kota Batu Bakal Bertambah
Pada file soft copy atau dokumen elektronik yang dihimpun JatimTIMES, pada lembar digital tersebut terpampang jelas di bagian atas surat pernyataan yang ditulis kapital. Selayaknya surat pernyataan pada umumnya, di bagian surat tersebut juga disematkan kolom bagi calon pengisi surat pernyataan.
Namun, ketika disimak pada isi surat pernyataannya, mulai ditemukan beberapa keanehan. Di antaranya ialah pernyataan untuk bersedia menerima atau tidak mengizinkan anak dari para wali murid tersebut untuk menerima progam MBG.
Padahal jelas, pelajar SD dan SMP turut menjadi sasaran penerima MBG dari Pemerintah Pusat. "Sehubungan dengan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Oktober 2025 s.d. April 2026, maka saya: mengizinkan/tidak mengizinkan anak saya menerima program MBG tersebut".
Dua opsi itulah yang kemudian diminta untuk dipilih oleh pembuat surat pernyataan. Yakni dengan cara mencoret opsi yang tidak dipilih."Apabila terjadi kejadian yang luar biasa, saya bersedia merahasiakan dan untuk selanjutnya mencari penyelesaian/solusi yang terbaik dengan pihak-pihak terkait dan tidak akan menuntut apapun kepada pihak manapun".
Pada surat pernyataan yang telah diisi tersebut kemudian diwajibkan untuk menulis tanggal serta disematkan tanda tangan dari pembuat surat pernyataan. "Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Kalimat itu lah yang tertulis pada file surat pernyataan tersebut.
Alhasil, surat pernyataan yang terlanjur bocor ke publik tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak. Tanpa terkecuali dari para wali murid.
Baca Juga : Arya Rangga: Adik Diponegoro, Pertapa Politik dan Pewaris Semangat Perlawanan
Para wali murid merasa khawatir jika sejumlah kejadian belakangan ini menimpa anak-anak mereka. Yakni mulai dari keracunan MBG hingga sajian yang tidak layak dan bahkan hanya kacang rebus hingga sepotong roti, bakal menimpa putra-putrinya.
Sebaliknya, jika surat pernyataan tersebut dibuat, maka pihak yang bila mana nantinya dirugikan tidak boleh protes. Bahkan terancam mendapatkan sanksi jika melanggar apa yang telah termuat dalam surat pernyataan.
Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang telah memberikan reaksi cepat. Meskipun hingga sementara ini belum diketahui secara pasti terkait siapa yang membuat dan mengedarkannya, namun yang jelas surat pernyataan ihwal penyaluran program MBG tersebut telah ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
"(Surat pernyataan tersebut) sudah ditarik, tidak dilanjutkan. Sekolah menolak membuat pernyataan seperti itu," pungkas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji kepada JatimTIMES.
