JATIMTIMES - Isu gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mencuat dan menuai kritik tajam masyarakat. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, publik menilai tunjangan yang diterima wakil rakyat terlalu besar. Bahkan, hal ini memicu gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 di berbagai kota Indonesia.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat rincian gaji DPR RI serta perbandingannya dengan negara lain seperti Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Baca Juga : Rumah Eko Patrio, Uya Kuya hingga Sri Mulyani Dijarah Massa Usai Kediaman Ahmad Sahroni
Gaji dan Tunjangan DPR RI
Berdasarkan regulasi yang berlaku, gaji pokok anggota DPR RI terlihat kecil jika dibandingkan dengan tunjangan dan fasilitas yang menyertainya.
• Gaji pokok anggota DPR RI: Rp4,2 juta per bulan
• Gaji Wakil Ketua DPR RI: Rp4,62 juta per bulan
• Gaji Ketua DPR RI: Rp5,04 juta per bulan
Namun, penghasilan tersebut meningkat tajam ketika ditambah berbagai tunjangan, seperti:
• Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta per bulan
• Tunjangan kehormatan: Rp5,58 juta per bulan
• Tunjangan komunikasi intensif: Rp15,55 juta per bulan
• Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3,75 juta per bulan
• Uang paket sidang: Rp2 juta per bulan
• Tunjangan keluarga (istri/anak): sekitar Rp588 ribu
• Tunjangan beras: Rp30 ribu per jiwa
• Tunjangan pajak penghasilan (PPh 21): Rp2,69 juta
• Bantuan listrik dan telepon: Rp7,7 juta per bulan
• Asisten anggota DPR: Rp2,25 juta per bulan
• Fasilitas kredit mobil dinas: Rp70 juta per periode
Jika semua dihitung, seorang anggota DPR RI bisa mengantongi lebih dari Rp50 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas, rumah jabatan, dan fasilitas lain.
Salah satu yang paling kontroversial adalah tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan, yang dinilai publik terlalu besar karena hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta.
Baca Juga : Doa Menjelang Demo 31 Agustus 2025, Agar Diberi Keselamatan
Sorotan Publik dan Aksi Demonstrasi
Besarnya gaji dan tunjangan DPR RI akhirnya menyulut aksi demonstrasi besar-besaran. Pada 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menuntut transparansi serta pemangkasan tunjangan mewah tersebut.
Aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan juga terjadi di beberapa daerah, termasuk Surabaya dan Yogyakarta.
Tragedi semakin membesar setelah seorang driver ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis polisi saat demonstrasi. Peristiwa ini memperluas gelombang kemarahan masyarakat terhadap pemerintah dan parlemen.
Perbandingan Gaji DPR dengan Negara Lain
Malaysia
Anggota parlemen Malaysia menerima gaji pokok sekitar RM11.000 – RM13.000 (Rp42,5 juta – Rp50,2 juta). Dengan tambahan berbagai tunjangan seperti sidang, hiburan, dan BBM, total penghasilan mereka bisa mencapai RM25.700 atau sekitar Rp99 juta per bulan.
Jepang
Gaji pokok anggota parlemen Jepang (National Diet) mencapai ¥1,29 juta atau Rp142 juta per bulan. Jika ditambah bonus tahunan dan tunjangan bebas pajak sebesar 1 juta yen per bulan, total penghasilan mereka mencapai Rp3,72 miliar per tahun, atau sekitar Rp310 juta per bulan.
Amerika Serikat
Anggota DPR AS (House of Representatives) menerima gaji tahunan US$174 ribu atau Rp2,84 miliar, setara dengan Rp218 juta per bulan. Ketua DPR menerima gaji lebih tinggi, yaitu US$223.500 per tahun atau sekitar Rp3,65 miliar.
Jika dibandingkan, gaji dan tunjangan DPR RI masih lebih kecil daripada parlemen Jepang dan Amerika Serikat, tetapi sudah jauh lebih besar daripada gaji pokok parlemen Malaysia. Meski begitu, yang memicu kemarahan publik bukan hanya jumlahnya, melainkan ketimpangan dengan kondisi ekonomi rakyat serta transparansi penggunaan anggaran negara.
Gelombang protes yang terjadi pada Agustus 2025 menjadi bukti bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Karena itu, wacana reformasi tunjangan DPR RI menjadi isu penting agar wakil rakyat benar-benar bekerja sesuai amanah konstitusi, bukan sekadar menikmati fasilitas negara.
