JATIMTIMES - Ribuan Nelayan di Kabupaten Jember, dalam dua bulan terakhir, mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).
Hal ini dikarenakan, barcode pembelian solar bersubsidi yang dimiliki oleh ribuan nelayan, tidak bisa diaktifkan, berkaitan dengan adanya persoalan hukum yang melibatkan mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Jember pada akhir Ramadhan lalu, atau pertengahan Maret di salah satu SPBU yang ada di Tegal Besar.
Baca Juga : Kalender Jawa Weton Rabu Legi 3 Juni 2026: Boros dan Gampang Terpancing Emosi
Dampaknya, selama dua bulan, nelayan merasa kesulitan untuk melaut, karena tidak bisa membeli solar bersubsidi, kalaupun ada yang murah, nelayan harus membeli ke pengecer, dengan harga per liternya kisaran Rp. 10 sampai 11 ribu.
Menyikapi persoalan ini, serta untuk mengantisipasi penyalah gunaan BBM bersubsidi, Selasa (2/6/2025) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemkab Jember, menggelar FGD (Focus Discusion Group) dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari jajaran Polres, Kejaksaan, Polairud, KP Cabdin Situbondo, serta organisasi nelayan, seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan KNSPJ (Koordinator Nelayan Sekocen Payang, Jaringan).
Rohman sekretaris KNSPJ yang ikut dalam FGD tersebut, kepada wartawan menyatakan, bahwa pihaknya merasa lega adanya FGD ini, dan ada titik terang bagi rekan-rekan nelayan, untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi lagi.
"Alhamdulillah, hasil dari FGD ini tadi, dalam waktu dekat barcode untuk pembelian solar bersubsidi milik nelayan, bisa aktif lagi, tentu ini menjadi kabar baik bagi teman-teman nelayan, semoga secepatnya diaktifkan, agar kami para nelayan bisa bekerja," ujar Rohman.
Hal yang sama disampaikan oleh Holilur Rohman, yang ikut mendampingi nelayan dalam FGD tersebut, bahwa sudah dua bulan ini nelayan di Kabupaten Jember, tidak bisa bekerja mencari ikan, padahal, saat ini sedang musim ikan.
Adanya titik terang dari DKPPP Pemkab Jember, yang akan mengaktifkan barcode pembelian solar bersubsidi milik nelayan, tentu memberikan harapan baik, dan diharapkan secepatnya barcode milik nelayan bisa segera aktif.
"Dalam satu tahun, nelayan itu memiliki musim panen tangkapan ikan hanya 5 bulan, selebihnya nganggur, dan saat ini, sedang musim ikan, kalau nelayan tidak bisa melaut, keluarganya makan apa, beruntung hari ini, DKPPP sudah memberikan jawaban, meski masih akan dikonsultasikan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati, kami para nelayan tidak menuntut apa-apa, hanya minta agar barcode pembelian solar bersubsidi milik nelayan di aktifkan lagi, itu saja," jelasnya.
Baca Juga : DPKPCK Tegaskan Bangun Perumahan dan Urus Izin Tak Bisa Bersamaan: Lengkapi Perizinan, Baru Bangun
Sementara Kepala DKPPP Pemkab Jember drh. Sugiarto melalui Kabid Perikanan DKPPP M. Adi Selamet, kepada wartawan menyatakan, bahwa terkait keluhan nelayan yang tidak bisa mendapatkan solar bersubsidi, sudah diselesaikan dengan akan mengaktifkan kembali barcode pembelian solar.
Namun terkait kapan akan diaktifkan, pihaknya masih akan menyampaikan hasil pertemuan dengan nelayan dalam FGD kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Jember.
"Tadi sudah disepakati dan ada titik temu, bahwa barcode pembelian solar bersubsidi milik nelayan, akan aktif lagi dalam waktu dekat, namun sebelum itu kami akan menyampaikan hasil FGD ke Bupati, dan menunggu petunjuk beliau," jelasnya.
Kesulitan nelayan di Jember untuk memperpanjang masa aktif barcode pembelian BBM bersubsidi, dikarenakan adanya dugaan penyalah gunaan barcode BBM bersubsidi yang mafia BBM di Jember.
Dimana mafia BBM membeli solar bersubsidi untuk dijual ke Industri, memanfaatkan barcode milik sejumlah petani, sehingga hal ini berdampak pada proses perpanjangan masa aktif barcode BBM milik nelayan. (*)
