JATIMTIMES – Rencana Pemerintah Kota Batu untuk memperketat pengawasan di Jembatan Kembar Cangar melalui teknologi digital terhambat kendala infrastruktur. Lokasi jembatan yang berada di tengah kawasan hutan Desa Sumberbrantas hingga kini masih berada dalam area blank spot atau tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.
Sebelumnya, rencana pengawasan dengan CCTV muncul setelah sejumlah kejadian aksi nekat di lokasi tersebut. Selain CCTV, wacana pemagaran juga dimunculkan melalui skema kerja sama dengan pemerintah provinsi. Namun kini wacana itu menemui hambatan.
Baca Juga : Diskominfo Kabupaten Malang Terima Laporan Keluhan Menu MBG
Kepala Desa Sumberbrantas, Saniman, menjelaskan bahwa ketiadaan sinyal internet maupun telepon menyulitkan pemasangan perangkat kamera pengawas (CCTV) berbasis data. Padahal, instrumen tersebut diproyeksikan sebagai salah satu alat pantau ideal untuk mencegah aksi nekat warga di atas jembatan.
“Di sana sinyalnya sama sekali tidak ada. Jangankan internet, sinyal telepon saja sulit. Kondisi medan di tengah hutan juga menyulitkan jika harus menarik jaringan kabel,” ujar Saniman, Sabtu (2/5/2026).
Merespons kendala teknologi tersebut, Pemerintah Desa Sumberbrantas mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan langkah fisik. Opsi yang dinilai paling memungkinkan adalah pemasangan pagar pengaman tambahan di sisi jembatan.
Informasi yang diterima pemerintah desa, pengerjaan pemagaran tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain itu, strategi pencegahan juga dilakukan dengan menutup akses parkir liar di sekitar tikungan jembatan agar kendaraan tidak berhenti di area rawan tersebut.
Berdasarkan data Pemerintah Desa Sumberbrantas, fenomena gangguan keamanan di Jembatan Cangar merupakan peristiwa yang baru terjadi dalam satu bulan terakhir. Tercatat ada dua insiden yang melibatkan warga dari luar daerah, yakni asal Mojokerto dan Lumajang.
Baca Juga : Terima Massa May Day, DPRD Jatim Janji Teruskan Aspirasi Buruh ke Pemerintah Pusat
Sementara itu, Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan alternatif pengawasan manual. Mengingat perangkat CCTV belum memungkinkan untuk dipasang, fokus dialihkan pada intensitas patroli dan perbaikan penerangan jalan.
"Personel Satpol PP akan ditingkatkan frekuensi patrolinya di lokasi, terutama pada jam-jam sepi yang dinilai rawan. Kami juga mengoptimalkan pencahayaan di sekitar area jembatan," tutur Heli.
Langkah pengamanan ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi jembatan murni sebagai jalur transportasi penghubung wilayah Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto. Heli berharap, penataan di sekitar jembatan dapat meminimalisir adanya celah bagi pengendara untuk berhenti secara ilegal di atas jembatan.
