JATIMTIMES - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TraPP Jember mempertanyakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Sorotan tersebut muncul menyusul dugaan persoalan kualitas menu serta ketidaksesuaian komposisi anggaran dalam implementasi program yang bersumber dari APBN tersebut.
Ketua LSM TraPP Jember, Miftahul Rachman, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan hasil kajian internal, pemantauan lapangan, serta beredarnya unggahan menu MBG di media sosial. Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian standar gizi dan transparansi pengelolaan anggaran.
Baca Juga : Pacu Prestasi Atlet Muaythai Magetan, Bunda Nanik Janjikan Ring Resmi untuk Latihan
LSM TraPP Jember menilai terdapat persoalan serius dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan menu MBG. "Jika tidak segera dievaluasi, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi bagi penerima manfaat, masak menu MBG kalah dengan sesajen," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TraPP, anggaran program MBG disebut mencapai Rp15.000 per porsi. Dari total tersebut, sekitar Rp5.000 dialokasikan untuk operasional, sedangkan anggaran belanja menu berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
TraPP mempertanyakan apakah nilai belanja menu tersebut telah memadai untuk memenuhi standar gizi seimbang sesuai ketentuan kesehatan. "Dalam prakteknya, banyak SPPG di Kabupaten Jember, yang menyediakan menu MBG tidak sesuai standar kualitas, sebagaimana ketentuan BGN," paparnya.
Atas dasar itu, TraPP Jember meminta adanya transparansi detail perhitungan biaya program. Publik dinilai berhak mengetahui apakah anggaran Rp8.000 sampai Rp10.000 cukup untuk memenuhi standar protein, karbohidrat, sayur, dan buah dalam satu porsi makanan bergizi.
Mengingat sumber anggaran berasal dari APBN yang bersumber dari pajak masyarakat, LSM TraPP Jember mendesak pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Jember, serta pihak pelaksana program untuk membuka rincian anggaran dan mekanisme pengelolaan dana MBG secara transparan.
Selain persoalan anggaran, TraPP juga mendorong adanya pengawasan kualitas gizi dengan melibatkan ahli gizi independen dalam evaluasi menu. "Kami juga mendesak, agar di lakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan bahan makanan dan distribusi," tegasnya.
Baca Juga : Jalur Reguler Dibuka, Ratusan Calon Murid Ikuti Pemetaan di MIN 1 Kota Malang
Pihaknya turut meminta agar pelaksanaan program MBG menjunjung prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. TraPP juga mengingatkan lembaga sekolah agar berani menolak menu MBG yang dinilai tidak layak.
"Koreksi kembali surat perjanjian antara SPPG dan pihak lembaga sekolah sasaran, yang cendrung intimidatif dan melanggar peraturan perundangan, kalau ada SPPG yang nakal, dan hanya mencari keuntungan dari program MBG, agar tidak segan memberikan sanksi tegas," desaknya.
TraPP menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial guna memastikan program peningkatan gizi benar-benar tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pada prinsipnya, LSM tersebut menyatakan mendukung program peningkatan gizi masyarakat, namun menekankan pentingnya profesionalitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
"Namun pelaksanaannya harus profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Jika tidak ada respons serius, TraPP Jember siap menempuh langkah hukum," pungkasnya.
