JATIMTIMES — Menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan monitoring kesiapan layanan angkutan darat di Terminal Tipe B Mojokerto yang berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (P3 LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim.
Kunjungan pada Senin (2/3/2026) ini difokuskan pada kesiapan sistem pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta langkah-langkah mitigasi guna memastikan perjalanan pemudik berlangsung aman dan lancar.
Baca Juga : Mudik Gratis Kota Malang 2026, Baru 4 Bus Disiapkan, Bisa Bertambah Andalkan CSR
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif menegaskan bahwa pengelolaan arus mudik tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia meminta Dishub memperkuat koordinasi teknis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.
“Bahwa kami minta Dishub ini untuk melakukan koordinasi teknis dengan semua stakeholder, semua pihak. Jadi tidak hanya melibatkan jajaran lintas vertikal provinsi dengan provinsi, tapi juga provinsi dengan kabupaten/kota. Kemudian dengan pemerintah pusat. Untuk memastikan perjalanan mudik dan balik nanti betul-betul bisa optimal,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan mobilitas saat Lebaran menuntut kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun celah pengawasan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Komisi D juga menyoroti pentingnya penambahan titik ramp check atau pemeriksaan kelaikan armada angkutan umum. Pengawasan, kata Khusnul, harus diperluas dan dilakukan secara kolaboratif.
“Kalau pada umumnya pasti ada ramp check. Nah, ini kita sampaikan ada penambahan titik-titik untuk ramp check itu, kemudian dibagi secara parsial, tidak hanya Dishub provinsi melakukan sendiri, kabupaten melakukan sendiri. Ketika semua pihak ini melakukan, kan semakin banyak,” jelasnya.
Selain pemeriksaan teknis kendaraan, ia menyebut Dishub juga menyiapkan tes kesehatan bagi pengemudi di sejumlah titik strategis sebagai langkah pencegahan risiko kecelakaan.
“Kemudian juga upaya lain selain ramp check itu apa, tadi kita sampaikan itu di antaranya ada upaya pemberian tes kesehatan bagi pengendara di beberapa titik itu nanti disiapkan, termasuk bahkan tes urine juga itu akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan,” katanya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya antisipatif dan mitigatif yang harus dilakukan sejak awal, bukan setelah terjadi insiden.
Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup kesiapan posko pelayanan, rest area, titik wisata, hingga kawasan rawan kemacetan. Semua titik tersebut, menurut Khusnul, harus masuk dalam peta mitigasi Dishub Jatim.
Baca Juga : Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta PUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Lubang
“Jadi ada upaya-upaya yang harapannya adalah langkah-langkah antisipatif dan langkah-langkah mitigatif mulai dari kesiapan posko, rest area, kemudian titik-titik wisata maupun rawan kemacetan ini sudah mulai dilakukan langkah mitigatif, kemudian dilakukan langkah antisipatif,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi kunci agar arus mudik dan arus balik dapat berjalan optimal tanpa gangguan berarti.
Kunjungan kerja kali ini sendiri berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi di dalam kantor terminal, sehingga belum dilakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh.
“Tadi kita ini kebetulan pertemuannya di indoor, di terminal, di kantornya khusus Terminal Tipe B itu. Jadi belum sampai tataran kunjungan lapangan,” katanya.
Sebagai pelengkap pembahasan, Khusnul juga menyinggung masukan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik, termasuk ruas Jombang–Mojokerto. Meski perbaikan telah dilakukan, masih terdapat catatan teknis terkait hasil tambalan yang dinilai tidak rata.
“Sudah tertangani, cuman masukan dari banyak masyarakat, termasuk tadi juga disampaikan oleh Dishub, itu tambalannya lebih tinggi dari badan jalan. Sehingga ketika motor lewat situ ya terlalu montang-manting kalau agak ngebut itu,” ujarnya.
Komisi D memastikan akan menindaklanjuti catatan tersebut melalui komunikasi dengan instansi teknis terkait agar aspek keselamatan pengguna jalan tetap terjaga menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026.
