JATIMTIMES - Per 31 Agustus 2025, sebanyak 33,93 persen dari total kredit atau pembiayaan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mengalir untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nilainya mencapai Rp36,92 triliun dari total kredit di tujuh kabupaten dan kota. Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menilai angka tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Menurut Farid, setiap bank wajib memiliki porsi pembiayaan bagi UMKM. Saat ini, porsi penyaluran kredit untuk sektor UMKM di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar 33,9 persen, sedangkan sektor non-UMKM mencapai 66,1 persen. Capaian ini tergolong baik karena berada di atas batas minimal yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
Baca Juga : Syarat Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026: Peluang, Jadwal, dan Skenarionya
“Jadi, kalau sudah bisa menyalurkan kredit UMKM di atas 30 persen, itu sudah termasuk level yang bagus. Saat ini wilayah kami sudah mencapai 33 persen, jadi cukup positif,” ujarnya.
Beberapa daerah menonjol dengan porsi kredit UMKM yang tinggi, seperti Kota Batu yang mencapai 51,89 persen, disusul Kabupaten Malang sebesar 39,46 persen, dan Kota Malang 37,63 persen. Namun, di sisi lain, masih ada daerah yang perlu didorong, seperti Kota Probolinggo yang hanya mencatatkan 18,52 persen dan Kabupaten Probolinggo sebesar 24,22 persen.
“Ada beberapa wilayah dengan porsi kecil, seperti Kota dan Kabupaten Probolinggo, yang memang masih perlu peningkatan,” kata Farid.
Dari sisi jenis bank, Bank Umum Konvensional (BUK) menyalurkan pembiayaan terbesar untuk sektor rumah tangga dengan nilai Rp28,82 triliun atau 28,71 persen. Bank Umum Syariah (BUS) juga mencatat kontribusi signifikan dengan pembiayaan rumah tangga sebesar Rp3,09 triliun atau 49,28 persen.
Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) paling banyak menyalurkan kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran serta perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp479,80 miliar atau 24,81 persen. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyalurkan Rp56,20 miliar atau 25,10 persen untuk sektor lain-lain yang mencakup kegiatan mikro berbasis komunitas.
Baca Juga : Kota Malang Diguyur Rp 143 M dari Bank Dunia: Gorong-gorong Tuntas 2026
Dari sisi sektor ekonomi, pengadaan listrik, gas, dan udara dingin mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 47,98 persen secara tahunan dengan nilai Rp3,42 triliun. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,53 persen menjadi Rp5,15 triliun, sementara pendidikan mencatat kenaikan 26,14 persen dengan nilai Rp592 miliar. Tiga sektor ini juga menjadi yang paling sehat dari sisi pembiayaan dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) terendah, masing-masing 0,01 persen untuk listrik dan gas, 0,09 persen untuk pertambangan, dan 0,20 persen untuk pendidikan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa porsi pembiayaan UMKM di wilayah OJK Malang sudah berada di jalur yang baik. Namun, tantangan pemerataan masih menjadi pekerjaan besar. Beberapa wilayah perlu dorongan tambahan agar pelaku usaha kecil di daerah tidak tertinggal dari sisi akses modal. Sinergi antara perbankan, pemerintah daerah, dan OJK diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara agregat, capaian 33,93 persen kredit UMKM menjadi bukti bahwa sektor usaha kecil masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, angka ini baru bermakna jika merata di seluruh kabupaten dan kota. Sebab, kredit bukan hanya soal angka di laporan, tetapi energi riil yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara regulator, bank, dan pelaku usaha, pemerataan akses pembiayaan bisa menjadi kunci untuk menyalakan kembali semangat ekonomi lokal di seluruh wilayah Malang Raya.
