JATIMTIMES – Ruang sidang utama DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis pagi, 11 September 2025, kembali menjadi pusat perhatian. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian jawaban bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar H M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II Hj Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir pula Bupati Blitar Rijanto, jajaran forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, serta kepala perangkat daerah. Kehadiran lengkap itu memperlihatkan pentingnya momentum paripurna sebagai forum strategis dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga : Rudy Tanoesoedibjo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos, Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian rapat yang dimulai sejak Selasa, 9 September 2025. Saat itu, bupati menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2025. Sehari kemudian, fraksi-fraksi DPRD menanggapi melalui pandangan umum. Sesuai tata tertib, giliran eksekutif memberi jawaban resmi atas masukan legislatif.
Dalam paparannya, Bupati Blitar Rijanto menjelaskan berbagai klarifikasi terkait isu pembangunan prioritas, mulai dari arah kebijakan anggaran hingga rencana penguatan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Fokus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur tetap penting, tetapi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” ujar Rijanto.
Jawaban eksekutif itu disambut positif oleh DPRD. Wakil Ketua DPRD H M. Rifa’i menyebut bahwa mekanisme dialog ini penting untuk menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Ia menilai, jawaban yang disampaikan bupati cukup komprehensif dan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi masukan fraksi. Menurut dia, hal ini menjadi bukti bahwa sinergi kedua lembaga berjalan sehat dan produktif.
Baca Juga : Gaji PPPK Paro Waktu 2025 Berapa? Ini Besarannya
Rifa’i menambahkan, DPRD akan terus mengawal proses pembahasan berikutnya agar APBD Perubahan 2025 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan, masyarakat menunggu implementasi nyata, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. “Tugas DPRD memastikan setiap kebijakan anggaran bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna hari ini menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan. DPRD Kabupaten Blitar melihat jawaban eksekutif bukan akhir, melainkan pijakan menuju keputusan yang lebih matang. Melalui sinergi ini, APBD Perubahan 2025 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang efektif, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
