JATIMTIMES - Dalam sejarah birokrasi Kasunanan Surakarta, nama Kanjeng Raden Adipati Sasranegara bukan sekadar catatan administratif. Ia adalah figur sentral dalam modernisasi sistem pemerintahan, seorang teknokrat yang membangun landasan hukum yang lebih sistematis di bawah naungan Sunan Pakubuwana IX. 

Salah satu langkah reformasi paling monumental yang diambilnya adalah regulasi terkait jual-beli rumah di tanah persewaan wilayah Surakarta pada tahun 1869.

Baca Juga : Polres Batu Imbau Masyarakat Lebih Waspada Peredaran Uang Palsu di Momen Lebaran

Peraturan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Surakarta pasca-Perang Jawa (1825–1830). Reformasi ini memperlihatkan bagaimana kerajaan mulai menata ulang sistem kepemilikan tanah dan hak-hak penduduk desa dalam konteks feodalisme yang masih kuat.

Sasranegara: Patih Surakarta Keturunan Batara Katong

Patih Sasranegara menempati posisi prestisius dalam birokrasi Kasunanan Surakarta abad ke-19. Ia tidak hanya seorang pejabat administratif, tetapi juga pemimpin yang mengakar pada tradisi dan nilai Islam. Garis keturunannya yang bersambung ke Batara Katong, pendiri Ponorogo, memberinya legitimasi sebagai pemimpin yang berakar kuat pada sejarah.

Lahir sebagai Raden Bagus Imbram pada 14 Februari 1811 di Dalem Mangkubumen, Surakarta, ia berasal dari keluarga elite. Ayahnya, Raden Pandji Wiryadipuro, adalah keturunan Batara Katong. Sementara ibunya, B.R.Ay. Wiryodipuro, merupakan cucu Sunan Pakubuwana III.

Pendidikan awalnya ditempuh di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Ponorogo. Dia menguasai Al-Quran dan fikih, membentuk dasar kepemimpinan yang kelak ia jalankan.

Karier Sasranegara dimulai pada 1839 sebagai hurdenas (wakil bupati Ponorogo) dengan gelar Raden Atmosaputro. Pada 1849, ia naik menjadi onder-mayor wadananing hurdenas dengan gelar Raden Panji Djajaningrat, menunjukkan kepemimpinan dalam reformasi administrasi desa.

Kesuksesannya menarik perhatian Sunan Pakubuwana IX, yang pada 1862 mengangkatnya sebagai bupati Pangagenging Parentah Karaton dengan gelar Raden Tumenggung Wiryodiningrat. Puncaknya, pada 10 Mei 1866, ia menjadi wakil patih dalem dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Sasranegara, lalu resmi menjadi Patih Dalem Keraton Surakarta pada 23 Juni 1867. Ia menjabat selama dua dekade hingga 1887.

Sebagai patih, Sasranegara memperkuat sentralisasi kekuasaan, mereformasi pajak tanah, dan menata ulang sistem lungguh. Ia juga mendukung pendidikan Islam dan kesejahteraan rakyat, mencerminkan jejak leluhurnya, Batara Katong.

Sasranegara wafat pada 1894 dalam usia 86 tahun dan dimakamkan di Pasarean Ageng Manang, Sukoharjo. Warisannya bertahan, membentuk fondasi administrasi kerajaan yang lebih modern dan profesional, menjadikannya figur yang menghubungkan tradisi kepemimpinan Jawa dengan reformasi birokrasi Surakarta.

Konteks Sejarah: Feodalisme, Kolonialisme, dan Reformasi Administrasi

Sejak awal abad ke-19, sistem administrasi tanah di Kasunanan Surakarta mengalami perubahan drastis. Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi Mataram menjadi empat wilayah kekuasaan menciptakan struktur birokrasi yang semakin kompleks. Kekuasaan raja dalam mengelola tanah perlahan mulai tergerus oleh pengaruh kolonial Belanda, yang memaksakan sistem sewa tanah (landrente) sebagai bagian dari politik ekonomi mereka.

Tanah di wilayah Kasunanan Surakarta terbagi dalam tiga kategori utama berdasarkan fungsi dan pengelolaannya. Tanah lungguh merupakan tanah jabatan yang diberikan kepada pejabat kerajaan sebagai sumber pendapatan, biasanya digunakan untuk menopang kehidupan dan operasional para abdi dalem.

Tanah apanage dikelola oleh para bangsawan dan dapat disewakan kepada petani atau penduduk desa sebagai bagian dari sistem ekonomi feodal yang berlaku saat itu. Sementara itu, tanah persewaan (landhuur) adalah tanah yang disewakan kepada pihak swasta, termasuk orang-orang Eropa, Tionghoa, dan elite pribumi, yang sering digunakan untuk keperluan komersial maupun perkebunan.

Dalam sistem ini, rakyat kecil sering berada dalam posisi rentan. Mereka hanya menempati tanah berdasarkan kontrak yang dapat berubah sewaktu-waktu. Ketika seseorang meninggalkan desa atau mengalami kesulitan ekonomi, kepemilikan rumahnya sering kali diperebutkan oleh para bangsawan atau pejabat setempat.

Melihat ketidakadilan ini, Patih Sasranegara mengeluarkan regulasi pada April 1869 untuk menata ulang hak kepemilikan rumah bagi rakyat kecil di Surakarta.

Peraturan Jual-Beli Rumah Tahun 1869: Landasan Hukum dan Implementasi

Regulasi ini dituangkan dalam Surat Perintah Kanjeng Raden Adipati Sasranegara kepada Raden Tumenggung Suradirja, bupati lolisi di Keraton Surakarta, dengan mengacu pada surat Residen Surakarta tertanggal 31 Maret 1869 Nomor 6.3.

Regulasi ini menetapkan beberapa poin utama terkait kepemilikan dan pengelolaan rumah di desa-desa wilayah Kasunanan Surakarta. Pertama, hak mutlak atas rumah, di mana setiap penduduk yang membangun rumah memiliki hak penuh atas kepemilikannya, tanpa campur tangan priyayi kerajaan atau pihak swasta yang menyewa tanah desa. Rumah tidak boleh disita atau diminta secara paksa oleh bangsawan atau pejabat kerajaan yang memiliki gadhuhan di wilayah tersebut.

Kedua, kepemilikan sah dan warisan, yang menegaskan bahwa jika pemilik rumah meninggal atau pindah, hak kepemilikan tetap berada di tangan ahli warisnya. Jika rumah dibangun dengan biaya pribadi, maka kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Ketiga, konsep rumah kongsi, yang mengatur bahwa rumah yang dibangun menggunakan dana desa atau hasil pajak desa dianggap sebagai rumah milik bersama dan tidak boleh diperjualbelikan secara pribadi. Jika seseorang hanya menempati rumah tanpa membangun atau memperbaikinya dengan dana sendiri, maka ia tidak berhak menjual rumah tersebut saat pindah.

Baca Juga : Membongkar Sejarah Syekh Siti Jenar Palsu dari Situs Tri Tingal

Keempat, mekanisme penyelesaian sengketa, di mana perselisihan terkait kepemilikan rumah harus diselesaikan melalui prapat manca lima desa, sebuah forum musyawarah desa yang diawasi oleh polisi setempat. Harga rumah yang diperebutkan akan dihitung dan dicatat dalam pembukuan resmi sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Kelima, pengawasan ketat oleh aparat, yang mewajibkan polisi memastikan regulasi ini dijalankan secara adil tanpa diskriminasi terhadap rakyat kecil. Para pejabat kerajaan yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan.

Peraturan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melindungi rakyat kecil dari eksploitasi feodal, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sistem monarki Jawa.

Dampak Regulasi: Sebuah Langkah Menuju Modernisasi?

Regulasi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam birokrasi Surakarta di bawah kepemimpinan Patih Sasranegara. Jika sebelumnya hak kepemilikan rumah sepenuhnya berada dalam kendali bangsawan, maka aturan ini memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk memiliki properti secara lebih adil.

Meskipun regulasi ini telah ditetapkan, implementasinya di lapangan tidak serta-merta berjalan mulus. Beberapa hambatan utama muncul dalam pelaksanaannya.

Pertama, resistensi dari priyayi dan bangsawan. Banyak bangsawan merasa kehilangan kontrol atas tanah apanage mereka, terutama karena aturan ini menegaskan bahwa rumah yang ditinggalkan penduduk tetap menjadi milik ahli waris atau pemilik sahnya. Sebagai respons, mereka berusaha mencari celah hukum agar tetap dapat menguasai rumah-rumah tersebut, baik melalui tekanan sosial maupun strategi hukum yang tidak bertentangan secara langsung dengan regulasi kerajaan.

Kedua, intervensi kolonial Belanda. Meskipun aturan ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan rakyat, Residen Surakarta tetap memiliki wewenang dalam mengatur penyewaan tanah kepada pihak asing. Sistem landhuur yang diberlakukan Belanda membuka peluang bagi pemodal asing, terutama orang Eropa dan Tionghoa, untuk menguasai tanah-tanah strategis di Surakarta. Hal ini menciptakan kontradiksi dalam pelaksanaan regulasi, karena kepentingan ekonomi kolonial sering kali berbenturan dengan kebijakan perlindungan rakyat kecil.

Ketiga, kurangnya pengawasan di tingkat desa. Tidak semua perangkat desa memahami aturan ini sepenuhnya, sehingga masih terjadi praktik penjualan rumah yang tidak sesuai dengan regulasi. Selain itu, dalam banyak kasus, polisi kerajaan lebih berpihak kepada kalangan elite dibandingkan rakyat biasa. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau bangsawan menyebabkan implementasi aturan ini sering kali hanya berlaku secara parsial dan tidak merata di seluruh wilayah Kasunanan Surakarta.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, regulasi ini tetap menjadi langkah maju dalam reformasi agraria di Surakarta.

Sasranegara: Reformator dalam Bayang-Bayang Feodalisme

Keputusan Patih Sasranegara dalam mengeluarkan peraturan ini memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang progresif namun tetap berpijak pada sistem kerajaan yang ada. Ia tidak bisa sepenuhnya menghapus sistem apanage dan gadhuhan, tetapi setidaknya berusaha menciptakan regulasi yang lebih adil bagi rakyat kecil.

Sebagai seorang birokrat yang lahir dari darah ningrat dan tradisi santri, Sasranegara memahami bahwa sistem feodalisme yang kaku perlu disesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Ia menggabungkan nilai-nilai Islam dalam keadilan sosial dengan prinsip-prinsip administrasi modern yang mulai diperkenalkan oleh kolonial Belanda.

Namun, langkah-langkah reformasinya tidak selalu mendapat apresiasi. Setelah pensiun pada tahun 1887, ia lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kehidupan yang tenang hingga wafat pada tahun 1894. Warisan kebijakannya terus berpengaruh hingga awal abad ke-20, terutama dalam pembentukan sistem administrasi kerajaan yang lebih terstruktur dan profesional.

Dari Surakarta ke Indonesia Modern

Peraturan jual-beli rumah tahun 1869 yang dikeluarkan oleh Patih Sasranegara adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum properti di Jawa. Aturan ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga refleksi dari upaya modernisasi sistem kepemilikan tanah di lingkungan kerajaan.

Dalam perspektif historiografi, regulasi ini menjadi bukti bahwa reformasi sosial-ekonomi di Jawa tidak selalu datang dari kolonial Belanda, tetapi juga dari para birokrat pribumi yang memiliki visi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Warisan kebijakan Patih Sasranegara ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Surakarta, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana regulasi tanah di Indonesia berkembang dari sistem feodal menuju sistem hukum modern.