JATIMTIMES - Penguatan kualitas pendidikan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan anggaran. Yang lebih mendesak adalah memastikan distribusi anggaran berlangsung adil sehingga mampu menutup kesenjangan antara sekolah dan madrasah, lembaga negeri dan swasta, hingga pendidikan umum dan pendidikan tinggi keagamaan.
Isu itu menjadi sorotan utama dalam Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang digelar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang dengan menghadirkan Wakil Menteri Agama RI Dr KH Romo R. Muhammad Syafi’i SH MHum, Senin (29/6/2026) di kampus 3 UIN Maliki Malang.
Baca Juga : Dana Nganggur Rp2 Triliun, Fraksi PKS DPRD Jatim Soroti Rendahnya Serapan Infrastruktur
Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr Hj Ilfi Nur Diana MSi CAHRM CRMP mengatakan persoalan terbesar pendidikan saat ini bukan sekadar besarnya anggaran nasional, melainkan masih adanya disparitas dalam pembagiannya. Kesenjangan tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap mutu pendidikan yang diterima peserta didik.
"Fokus kami adalah disparitas anggaran antara sekolah dan madrasah, kemudian antara lembaga negeri dan swasta. Kami tidak menuntut anggarannya sama, tetapi proporsional sesuai kebutuhan sehingga tidak lagi melahirkan kualitas pendidikan yang berbeda," ujarnya usai kegiatan yang mengusung tema Membangun Ekosistem Pendidikan yang Inklusif, Bermutu dan Berkeadilan untuk Indonesia Emas itu.
Salah satu perhatian utama UIN Malang adalah kondisi madrasah swasta yang masih bergantung pada tenaga honorer dengan tingkat kesejahteraan yang jauh dari ideal. Prof Ilfi menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapai apabila kesejahteraan guru masih tertinggal.
"Guru madrasah swasta sebagian besar masih honorer. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran jika kesejahteraannya belum memenuhi standar yang layak. Kami berharap gaji guru bisa ditingkatkan setidaknya mendekati UMR yang berlaku," katanya.
Selain persoalan guru, tingginya angka anak tidak sekolah juga menjadi alarm serius. Ilfi mengungkapkan Kabupaten Malang masih menghadapi angka putus sekolah pada jenjang SLTP yang mencapai sekitar 32 persen. Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Malang selama ini dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia.
"Ini menjadi keprihatinan kami sebagai akademisi. Bagaimana masa depan anak-anak bisa baik jika mereka berhenti sekolah di tingkat SLTP atau bahkan tidak sempat melanjutkan pendidikan. Persoalan ini harus terus disuarakan dan diperjuangkan," tegasnya.
Menurut Ilfi, pemerintah memang telah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan banyak penyempurnaan, mulai dari validitas data guru dan siswa hingga ketepatan penyaluran berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menegaskan setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan bermutu sebagaimana dijamin konstitusi dan berbagai regulasi nasional.
Dalam halaqah tersebut, UIN Malang juga mengangkat isu yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian, yakni kesenjangan pendanaan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Prof Ilfi menyoroti tambahan anggaran riset sebesar Rp4 triliun yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi di bawah kementerian lain, sementara PTKIN belum memperoleh penguatan serupa.
Baca Juga : Polisi Amankan Belasan Motor Balap Liar di Pakis
"Kalau dana riset ditambah untuk perguruan tinggi di kementerian lain, mengapa PTKIN tidak mendapatkan tambahan yang proporsional. Bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan berbasis riset jika dana operasional dan penelitian masih terbatas. Hilirisasi riset tidak akan berjalan optimal," ungkapnya.
Menurut dia, peningkatan anggaran riset bagi PTKIN bukan semata untuk kepentingan kampus, tetapi agar hasil penelitian mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Halaqah yang digelar UIN Malang disebut bukan berhenti sebagai forum diskusi. Kampus telah menyiapkan tindak lanjut dengan menggelar halaqah lanjutan yang akan melibatkan DPR RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran negara.
"Kami ingin mendengar secara langsung bagaimana keberpihakan DPR terhadap disparitas pendidikan yang masih terjadi. Target akhirnya adalah melahirkan rekomendasi kepada pemerintah pusat, DPR, Presiden, hingga pemerintah daerah agar kebijakan anggaran benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan di lapangan," jelas Ilfi.
Ke depan, UIN Malang juga berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah, hingga para rektor perguruan tinggi negeri dan PTKIN di Jawa Timur. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama mengenai pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan riset PTKIN, serta strategi menekan angka anak tidak sekolah.
"Tujuan kami sederhana, bagaimana negara mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi. Bukan menuntut kesamaan anggaran, tetapi memastikan setiap lembaga memperoleh dukungan yang proporsional agar mampu menghadirkan pendidikan yang bermutu," pungkasnya.
