JATIMTIMES - Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Guru Besar Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Anang Sujoko, menilai kondisi tersebut justru mengindikasikan adanya persoalan komunikasi organisasi hingga kemungkinan tarik-menarik kepentingan politik dalam proses pengisian jabatan.

Saat ini terdapat beberapa posisi penting yang belum terisi definitif. Jabatan tersebut antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Inspektur Inspektorat Kota Malang, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang kosong sejak Mei 2026.

Baca Juga : Antrean Tiket BTS World Tour ARIRANG Jakarta 2026 Membludak, ARMY Serbu Ruang Tunggu Online

Menurut Anang, dalam sebuah organisasi pemerintahan, pergantian pejabat merupakan siklus yang dapat diprediksi sehingga seharusnya tidak menimbulkan kekosongan berkepanjangan.

"Proses kaderisasi kemudian proses penggantian itu adalah hal yang wajar. Artinya memang akan ada upaya-upaya untuk menjalankan organisasi agar tetap berjalan. Proses-proses itu seharusnya sudah direncanakan dengan baik sehingga tidak terjadi kekosongan," ujarnya.

Karena itu, lamanya jabatan-jabatan tersebut belum terisi justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme suksesi birokrasi di lingkungan Pemkot Malang.

Anang melihat setidaknya ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab. Pertama, terjadinya kemandekan dalam komunikasi organisasi dan proses kaderisasi birokrasi. Kedua, adanya tarik-menarik kepentingan politik yang membuat proses penetapan pejabat berjalan lambat.

"Kalau memperhatikan kondisi ini, yang pasti ada dinamika komunikasi organisasi yang mandek, yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya," katanya.

Namun demikian, ia justru menilai faktor politik lebih berpeluang menjadi penyebab utama dibanding persoalan administratif semata.

"Bisa jadi ada tarik-menarik kepentingan yang sifatnya politis. Bisa berkaitan dengan kepentingan sekda, bisa kepentingan wali kota, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggantian itu," kata Anang.

Menurut dia, jabatan-jabatan yang saat ini kosong bukan sekadar posisi birokrasi biasa. Posisi tersebut memiliki nilai strategis karena berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, pengawasan pemerintahan, stabilitas politik daerah, manajemen aparatur sipil negara, hingga pelayanan publik.

"Kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, inspektorat, Bakesbangpol, plus asisten daerah, ini posisi-posisi yang sangat strategis," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam praktik pemerintahan daerah, jabatan pimpinan tinggi sering kali tidak hanya dipandang dari aspek teknokratis. Ada dimensi politik yang melekat karena pejabat yang dipilih akan menjadi bagian penting dalam menjalankan agenda kepala daerah.

Baca Juga : Pemprov Jatim Sabet Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

"Sering kali yang terjadi, jabatan-jabatan itu bukan lagi bicara hanya eksekutif, tetapi jabatan-jabatan eksekutif yang memiliki rasa politis karena ada pesan-pesan di balik penetapan kepala dinas yang ada," katanya.

Anang bahkan mempertanyakan mengapa kekosongan tersebut bisa berlangsung dalam waktu lama. Menurutnya, keterlambatan pengisian jabatan selama beberapa hari saja sebetulnya sudah menunjukkan adanya persoalan manajerial.

"Yang patut kita pertanyakan di sini adalah mengapa sampai kemudian terjadi kekosongan dalam waktu yang cukup lama. Kalau terlambat satu atau dua hari saja sebetulnya juga ada masalah," ujarnya.

Dalam konteks Kota Malang, Anang menilai dugaan adanya tarik-menarik kepentingan politik lebih dominan dibanding faktor lainnya. Ia melihat proses pengisian jabatan strategis belum menunjukkan kecepatan dan ketegasan yang semestinya.

"Kalau saya melihat Kota Malang, yang kedua itu jauh lebih dominan, yaitu tarik-menarik kepentingan politik yang sangat tinggi," katanya.

Ia juga menyoroti posisi kepala daerah yang seharusnya menjadi pengambil keputusan utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, keberanian dan ketegasan politik wali kota sangat menentukan cepat atau lambatnya pengisian jabatan strategis.

"Yang patut menjadi perhatian adalah posisi vital wali kota. Menurut saya wali kota terlalu lambat dan tidak strategis di dalam menetapkan pejabat-pejabat itu," ujarnya.

Bagi Anang, persoalan ini tidak lagi sekadar soal kursi yang kosong, melainkan menyangkut kemampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan birokrasi. Semakin lama jabatan-jabatan strategis dibiarkan kosong, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemkot Malang.