JATIMTIMES – Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur melakukan langkah konkret untuk merespons minimnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif.
Dalam audiensi bersama DPRD Jatim pada Senin (27/4/2026), mereka menyampaikan dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk mendorong pemulihan representasi perempuan, terutama dari wilayah Madura.
Baca Juga : Terima Keluhan Soal Jalan Pandugo, Lilik DPRD Jatim Minta Warga Solid Suarakan Aspirasi
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf hadir langsung menemui para aktivis perempuan yang datang ke kantornya. Musyafak juga membenarkan kondisi memprihatinkan terkait keterisian kursi parlemen oleh perempuan.
Ia mengakui bahwa keterwakilan srikandi dari daerah pemilihan Madura saat ini sedang mengalami kekosongan. “Memang saat ini tidak ada perwakilan perempuan dari Madura di DPRD Jatim. Padahal periode sebelumnya masih ada,” kata Musyafak.
Musyafak menilai, absennya tokoh perempuan dari Madura di parlemen dipengaruhi oleh kualitas ekosistem penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa transparansi sistem menjadi kunci agar tokoh perempuan dapat muncul ke permukaan.
“Madura masih sangat membutuhkan pranata penyelenggara pemilu yang akuntabel, berintegritas, dan sekaligus transparan,” ujar penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim itu.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan proses pemilu berpotensi besar mendorong munculnya tokoh perempuan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Selain itu, pimpinan dewan ini mencatat usulan Kohati terkait urgensi pembentukan peraturan daerah (perda) yang mengatur penguatan peran perempuan.
DPRD Jatim berharap, melalui dorongan regulasi seperti perda penguatan peran perempuan, ke depannya akan tersedia ruang yang lebih luas bagi perempuan Jawa Timur.
“Perda ini diharapkan bisa memastikan perempuan memiliki ruang untuk mengisi berbagai kegiatan politik, sosial, dan perekonomian, khususnya di wilayah Madura, termasuk dalam hal keterwakilan di legislatif,” urai Musyafak.
Baca Juga : Ribuan Driver Online Surabaya-Sidoarjo Gelar Aksi Besok, Ini Rute yang Diprediksi Macet
Ketua Umum Kohati Badko HMI Jatim Erika Sinta Pradevi menegaskan bahwa rekomendasi yang mereka bawa merupakan hasil konsolidasi kader yang diharapkan mampu mengintervensi kebijakan daerah secara nyata. Salah satu sorotan utamanya adalah revitalisasi keterwakilan perempuan di wilayah yang saat ini nihil representasi.
“Pertama terkait dengan upaya revitalisasi keterwakilan perempuan, khususnya di wilayah Madura. Kedua, kami mendorong optimalisasi PPRG yang berbasis data di Desa Banyuanyar, Banyuwangi,” ujar Erika.
Erika menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti aspek keamanan di ruang digital bagi kaum perempuan sebagai bagian dari upaya perlindungan menyeluruh. “Terakhir, usulan ketiga berkaitan erat dengan objektivitas digital dan penguatan perlindungan privasi bagi perempuan dari segala bentuk pelanggaran di ruang siber,” sambungnya.
Sebagai penutup audiensi, Kohati dan DPRD Jatim menandatangani surat pernyataan komitmen bersama. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa policy brief yang diserahkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan diimplementasikan melalui pengawalan berkelanjutan, monitoring evaluasi, serta mobilisasi kader untuk advokasi berbasis data di daerah.
