JATIMTIMES – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025. Meski pertumbuhan ekonomi dilaporkan melampaui target, Fraksi Gerindra mempertanyakan distribusi kesejahteraan yang dihasilkan dari angka-angka makro tersebut.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, M.A.R.S., menyatakan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan alat evaluasi untuk menilai kemanfaatan anggaran bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada narasi keberhasilan di atas kertas.
Baca Juga : Pansus LKPJ, DPRD Surabaya Sebut Pendapatan Pajak Meningkat dan Angka Kemiskinan Turun
“Capaian ini patut dicatat, tetapi pertanyaan pentingnya adalah: pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa? Apakah sudah benar-benar memperkuat pendapatan rumah tangga, memperluas kerja formal, dan mengurangi kesenjangan wilayah?” ujar Benjamin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
Terkait penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen, Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap tingginya angka kerentanan ekonomi. Banyak keluarga dinilai masih hidup dalam kondisi rapuh dan mudah jatuh miskin kembali akibat guncangan ekonomi.
“Banyak keluarga memang tidak lagi masuk kategori miskin, tetapi masih hidup dalam kondisi rapuh, tanpa tabungan, tanpa pekerjaan yang pasti, dan sangat mudah jatuh miskin kembali ketika harga pangan naik, usaha menurun, atau ada anggota keluarga yang sakit,” tegasnya.
Sektor lingkungan hidup menjadi perhatian serius Gerindra menyusul realisasi kualitas udara yang berada di bawah target, yakni hanya 74,45 dari target minimal 79,28. Benjamin menyoroti ratusan kejadian bencana sepanjang 2025 sebagai alarm bagi pemerintah untuk lebih berani dalam menata ruang.
“Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah tidak menjadikan indeks lingkungan sebagai tameng naratif, melainkan sebagai peringatan untuk memperkuat pengendalian, pengawasan, dan keberanian dalam menata ruang serta menjaga ekologi,” jelas Benjamin.
Mengenai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke angka 3,71 persen, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah untuk menjamin kualitas pekerjaan yang tercipta. Pihaknya mempertanyakan seberapa banyak pekerjaan baru yang bersifat formal dan layak bagi masyarakat.
Baca Juga : Fraksi PKB DPRD Jatim Kritik LKPJ Gubernur: Penurunan Kemiskinan Stagnan, Pendidikan Mundur
“Rakyat tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memungkinkan mereka hidup dengan martabat,” tambah Anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Sejalan dengan itu, realisasi investasi yang mencapai Rp147,7 triliun juga harus dipastikan berdampak nyata pada penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa seluruh catatan kritis ini adalah wujud tanggung jawab politik untuk mendorong perbaikan yang lebih jujur dan berpihak kepada rakyat. Jatim dinilai membutuhkan pemerintahan yang tidak cepat puas pada angka, melainkan berani memperbaiki titik lemah dengan kesungguhan eksekusi.
