Pemkab Malang Mendadak Ingin Kelola Hutan, Ada Apa? (2) | Sampang TIMES

Pemkab Malang Mendadak Ingin Kelola Hutan, Ada Apa? (2)

Apr 28, 2021 22:02
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang secara mendadak ingin mengelola hutan yang ada di Kabupaten Malang. Apakah hal itu terkait investasi yang sering ditonjolkan Bupati Malang HM Sanusi? 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengaku bahwa terkait hal itu pihaknya masih dalam taraf pembahasan. Tapi hal itu juga nantinya akan dikaji oleh tim pakar. Dia menyebutkan tim pakar terdiri dari perusahaan media, LSM, akademisi hingga advokat yang akan membantu Pemkab Malang. 

Baca Juga : Nasib Hutan di Indonesia Terancam Rusak akibat Keserakahan Pemodal (1)

“Jadi ini tentang tumpang tindih aturan Perhutani dengan Pemda, bukan terkait tukar guling dan lain-lain,” kata Wahyu saat ditemui di halaman Peringgitan Pendapa Kabupaten Malang, Rabu (28/4/2021). 

Jika dilihat, keinginan dari Pemkab Malang ini setidaknya membuat suatu gebrakan yang cukup mendadak. Pasalnya, dalam beberapa bulan lalu Pemkab Malang sendiri melalui Bupati Malang HM Sanusi kerap menggelorakan investasi yang akan masuk di wilayah terbesar kedua di Jawa Timur ini. 

Lalu, apakah hal itu bisa menjadi jalan untuk memuluskan langkah Pemkab Malang dalam menarik investor? Apakah ini jalan untuk memudahkan perusahaan besar berkiprah di Kabupaten Malang dengan mengorbankan konservasi alam yang telah terbentuk puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? 

Seperti halnya rencana pengembangan perkebunan sawit hingga rencana menarik investor yang bergerak di bidang pabrik sawit yang rencananya dilakukan di Malang Selatan. Hal itu juga sempat ditolak oleh masyarakat, karena sawit membutuhkan banyak sekali air. Sedangkan di Kabupaten Malang wilayah selatan sendiri saat ini masih ada yang mengeluhkan pasokan air. 

Kesan memaksakan dan terburu-buru membuat Pemkab Malang seolah mengabaikan kepentingan masyarakat. Namun para pejabat mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan untuk membuat masyarakat bisa meningkatkan perekonomian. 

“Kami hanya ingin pengelolaannya saja. Kalau di Jawa kan ada Perhutani tapi diluar Jawa kan tidak ada Perhutani, hal seperti ini yang kami butuh kepastian hukumnya,” ujar Wahyu. 

Melihat jawaban tersebut, tentunya akan sangat naif jika masyarakat kemudian percaya bahwa Pemkab Malang mampu untuk mengelola hutan. Karena kenyataannya, di luar Jawa yang dikatakan tidak ada Perhutani juga bencana terutama banjir banyak yang terjadi, bahkan lebih parah dari yang ada di Jawa. 

Baca Juga : Rakor dengan KPK, Pemkab Pamekasan Mendapat Apresiasi Bersih dari Korupsi

Jika nantinya proses tersebut dapat dilalui, bagaimana Pemkab Malang menata konsep pengelolaan hutan? Wahyu pun memberikan jawaban bahwa nantinya terkait hal itu akan mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Tetap, kami akan sesuaikan dengan Kementerian LH. Jadi kalau aturannya tidak boleh diubah ya tidak akan kami ubah,” kata dia. 

Dari situ bisa sedikit dibuktikan bahwa Pemkab Malang belum sepenuhnya paham terkait konsep menata hutan yang sebenarnya memang menjadi tupoksi dari Perhutani. 

“Makanya itu ada beberapa kajian dari pakar, karena ada tumpang tindih aturan antara Perhutani dengan Pemda masih agak sedikit berbeda, itu harus diluruskan,” ungkap dia. 

Sementara itu, disinggung mengenai apakah langkah yang akan diambil ini sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Wahyu tetap meyakinkan bahwa hal ini masih dalam taraf diskusi.  “Belum dapat izin dari pusat, karena masih dalam tataran pakar,” pungkasnya.

Topik
Kabupaten Malang Wahyu Hidayat selamatkan hutan

Berita Lainnya