Komisi A DPRD Surabaya Desak Penuntasan 239.277 KK DTSEN Tak Ditemukan

JATIMTIMES  - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta Pemerintah Kota Surabaya segera menuntaskan 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori tidak ditemukan dalam pendataan program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dia menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena Surabaya menjadi daerah percontohan nasional.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh ASN sebagai petugas surveyor DTSEN. Ini kerja lapangan yang melelahkan dan penuh tantangan,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

Baca Juga : Tak Kantongi Hubungan Hukum, Pasar Simo Mulyo Dibongkar Pemkot Surabaya

“Kerja mereka patut dihargai karena menghadapi kondisi sosial masyarakat kota yang sangat dinamis,” tambah dia. 

Cak Yebe menjelaskan, status tidak ditemukan bukan berarti warga tidak ada. Dalam banyak kasus, warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali, tetapi tidak berada di tempat sesuai alamat data.

“Definisi tidak ditemukan harus dipahami utuh. Ada warga yang pindah alamat, bermigrasi ke kecamatan lain, bahkan ke luar kota Surabaya,” jelasnya.

Dia menegaskan posisi strategis Surabaya sebagai pilot project nasional DTSEN harus dijaga dengan hasil yang maksimal. Bahkan, Pemkot Surabaya telah menjalin kerja sama resmi melalui MoU dengan BPS Nasional.

“Program ini juga mendapat apresiasi dari gubernur Jawa Timur dan diminta menjadi contoh bagi 37 kabupaten kota di Jatim,” kata wakil ketua DPC Gerindra Surabaya ini. 

Cak Yebe menyebut persoalan ratusan ribu KK tersebut perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor. DPRD, kata dia, siap terlibat agar proses pendataan bisa segera dituntaskan.

“Karena Surabaya menjadi contoh, penyelesaian data ini harus melibatkan semua pihak, termasuk DPRD,” tegasnya.

Baca Juga : Baru Beroperasi, Satgas Premanisme dan Mafia Tanah Surabaya Terima Puluhan Aduan  

Komisi A juga mendorong evaluasi metode pendataan yang masih sepenuhnya mengandalkan ASN. Menurut dia, kawasan perumahan premium dan apartemen membutuhkan pendekatan khusus.

“Karakteristik warganya berbeda. Aksesnya terbatas dan sistem keamanannya ketat, sehingga perlu metode yang lebih fleksibel,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Cak Yebe meminta Pemkot Surabaya melakukan jemput bola dengan melibatkan RT dan RW. Dia meyakini cara ini bisa mempercepat verifikasi data.

“RT dan RW paling paham kondisi warganya. Kalau dilibatkan aktif, saya yakin data DTSEN bisa lebih cepat dan lebih akurat,” pungkasnya.